12 Januari 2012

Materi Kuliah Pengantar Hukum Sumber Daya Alam

Posted by zaleeya at 9:39 AM
Dasar Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia :
·      UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.
·      UU Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
·      UU Nomor 5 Tahun 1967 ® UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
·      UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
·      UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
·      UU Nomor  9 Tahun 1985 ® UU Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
·      UU Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
·      UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
·      UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
·      UU Nomor  21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
·      UU Nomor  5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention On Biogilical Deversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
·      UU Nomor  6 Tahun 1996 tentang Perairan.
·      UU Nomor  7 Tahun 1996 tentang Pangan.
·      UU Nomor  29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
·      Tap MPR Nomor IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
·      UU Nomor  20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
·      UU Nomor  7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
·      UU Nomor  18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
·      UU Nomor  21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Catargena Protocol  on Biosafety to the Convention on Biological Diversity  (Protokol Catargena  tentang Keamanan hayati atas  Konvensi Keanekaragaman Hayati).
·      UU Nomor 26 Tahun 2007 ® UU Nomor  24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
·      UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
·      PP Nomor 32 Tahun 1969 ® PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967.
·      PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
·      PP Nomor 29 Tahun 1986 ® PP Nomor 51 Tahun 1993  ® PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
·      PP Nomor 19 Tahun 1994 ® PP Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
·      PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.
·      PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
·      PP Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Tanaman Nasional.
·      PP Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
·      PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman.
·      PP Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah.
·      PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
·      PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
·      PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
·      PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
·      PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
·      PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika.
·      Keppres Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pembentukan Bappedal.
·      Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
·      Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
·      Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang penyediaan dan pemanfaatan batubara yang dicairkan sebaga bahan bakar lain.
·      Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.


Pengertian Sumber Daya Alam (UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka 10) :
·      Segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya.
·      Kekayaan alam hayati dan non-hayati.

Persoalan Sumber Daya Alam :
·      Penebangan liar.
·      Penambangan tanpa ijin.
·      Pencurian ikan.
·      Pemanasan global.
·      Bencana alam (banjir, tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain-lain).
·      Limbah.
·      Kebakaran hutan.
·      Polusi udara.
·      Gagal panen.
·      Pencemaran sungai.

Permasalahan lingkungan :
·      Pencemaran lingkungan: pencemaran air, udara, masalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan lain-lain yang disebabkan karena human error (eksploitasi berlebihan).
·      Kerusakan sumber daya alam: masalah erosi lahan, kepunahan plasma nutfah dan lain sebagainya yang ditimbulkan karena bencana alam.
·      Masalah pemukiman : sanitasi, air bersih, kesehatan lingkungan, dan lain-lain.

Tujuan pengaturan terkait Sumber Daya Alam :
·      Pelestarian/ Mencegah eksploitasi berlebihan, pengembangan.
·      Penyelamatan (UU Kehutanan).
·      Menangani tindak kriminalitas.
·      Pengelolaan.

Website tentang Sumber Daya Alam :
·      Walhi.
·      Down to Earth.
·      Cifor.
·      Forest Watch Indonesia.
·      Jaringan Tambang Nasional (JATAM).

Pengelolaan Sumber Daya Alam :
·      Melingkupi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (Pasal 33 Ayat 3 UUDN RI 45).
·      Diperluas dengan unsur “ruang angkasa“ (UU Nomor 5 Tahun 1960 ® UUPA).
Ekonomi Kerakyatan
Kesalahan persepsi tentang ekonomi kerakyatan :
·      Sebagai ide baru dalam pentas ekonomi-politik di Indonesia
·      Sering diperbincangkan tanpa mengaitkannya langsung dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi.
·      Cenderung dimaknai sebagai tumpang tindih dengan ekonomi rakyat dan ekonomi pro rakyat.
Ekonomi Kerakyatan vs. ekonomi Kolonial :
·       Ciri - ciri Ekonomi Kolonial :
*        Perekonomian Indonesia hanya diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri negara-negara maju.
*        Perekonomian Indonesia cenderung dmanfaatkan sebagai pasar barang-barang jadi yang dibuat oleh negara-negara industri maju itu.
*        Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju tersebut.
·      Struktur sosial ekonomi Hindia-Belanda menurut Bung Hatta :
*        Kelas atas yang makmur : Bangsa Eropa.
*        Lapisan tengah yang menguasai perdagangan : Warga Timur Asing.
*        Kelas bawah yang miskin : penduduk asli.
*        Koreksi terhadap struktur ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia merdeka harus ditandai oleh bangkitnya rakyat banyak sebagai tuan di tanah mereka sendiri.
·      Ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi. Tujuannya untuk mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Unsur-unsur ekonomi kerakyatan adalah :
*        Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional.
*        Kesempatan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil - hasil produksi nasional.
*        Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil-hasilnya itu harus berlangsung di bawah pimpinan / pemilik anggota-anggota masyarakat.
·      Peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan :
*        Mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
*        Mengembangkan BUMN pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
*        Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
*        Melindungi dan memajukan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
*        Mengembangkan panti-panti sosial fakir miskin dan anak-anak terlantar.
·      Politik ekonomi kerakyatan tidak hanya dibangun dengan memuliakan nilai-nilai ekonomi dan keuangan, melainkan dibangun dengan memuliakan pula nilai-nilai sosial dan moral, serta nilai-nilai keadilan lingkungan. Karakter utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak indvidualistik dan liberalistik dari jiwa perekonomian.


UU yang bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUDN RI 1945 :
·      UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
·      UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 2, pasal 9, pasal 11 ayat 3, pasal 29, pasal 38, pasal 40, pasal 41, pasal 45, pasal 46, pasal 48, pasal 91, dan pasal 92.
·      UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 22 huruf (d) dan (f), pasal 38, pasal 52 ayat 1, pasal 91, pasal 112 ayat 1, pasal 145 ayat 1, dan pasal 162.
·      UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
·      UU Nomor 27 Tahun 2007.
·      UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan tentang :
·      Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalanya sehingga negara mempunyai “hak menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
·      Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besar kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup :
·      Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi.
·      Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
·      Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang.
·      Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dnegan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
·      Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan, keterbatasan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan untuk :
·      Mengelola sumber daya alam, yang dapat diperbaharui maupun tidak melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
·      Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.
·      Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap.
·      Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global
·      Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
·      Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan
·      Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai prinsip :
·      Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesaturan Republik Indonesia.
·      Menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
·      Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
·      Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
·      Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
·      Mewujudjan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, peruntukan, penggunaan pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria / sumber daya alam.
·      Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan
·      Melaksanakan fungsional, kelestarian, dan fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
·      Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
·      Mengakui, mengirmati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sdagraria / sumber daya alam;
·      Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten / kota  dan daesa atau yang setingkat) masyarakat dan individu;
·      Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten / kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alasan dan pengelolaan sdagraria / sumber daya alam.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sumber daya alam (Pasal 2 PP Nomor 25 Tahun 2000) :
·      Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan.
·      Pengaturan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 mil.
·      Penilaian AMDAL bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang lokasinya meliputi lebih dari 1 wilayah propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut bawah 12 mil dan berlokasi di lintas batas negara.
·      Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup.

Kewenangan Propinsi :
·      Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten / kota.
·      Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 mil sampai 12 mil.
·      Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas kabupaten / kota.
·      Penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu kabupaten / kota.
·      Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota.
·      Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.











Dasar Hukum Pertambangan di Indonesia :
·      UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.
·      UU Nomor 11 Tahun 1967 ® UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
·      PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
·      PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.
·      UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
·      UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
·      UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
·      UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
·      UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
·      UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perusahaan tambang yang dapat diberikan izin pengusahaan bahan tambang:
·      Instansi pemerintah atas resiko Menteri.
·      Perusahaan negara.
·      Perusahaan daerah.
·      Perusahaan dengan modal bersama antara pusat dan daerah.
·      Koperasi.
·      Perseroan swasta lokal atau asing.
·      Pertambangan rakyat.

Adanya dua (2) metode pertambangan :
·      Open - Pit ® langsung ambil (memotong pohon).
·      Tunnel ® dibuat terowongan. Biaya lebih besar tetapi lingkungan dapat lebih terjaga karena tidak merusak pepohonan.

Intisari dari UUD 1945 Pasal 33 :
·      Hak penguasaan negara berisi kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan :
·      Pasal 2 ® Pertambangan mineral dan/atau batu bara dikelola berdasarkan:
*        Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
*        Keberpihakan kepadti kepentingan bangsa;
*        Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
*        Berkelanjutan dan benvawasan lingkungan.
·      Pasal 34
(1)   Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
a.       Pertambangan mineral; dan
b.      Pertambanqan batubara.
(2)   Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
a.       Pertambangan mineral radioaktif;
b.      Pertambangan mineral logam;
c.       Pertambangan mineral bukan logam; dan
d.      Pertambangan batuan.

Dampak positif pertambangan adalah :
·      Menambah devisa negara.
·      Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
·      Menampung tenaga kerja
·      Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang.

Dampak negatif pertambangan adalah :
·      Rusaknya hutan.
·      Tercemarnya hutan.
·      Terjangkitnya penyakit akibat pencemaran limbah.
·      Konflik masyarakat adat vis-รก-vis (bertentangan) dengan perusahaan.

Tahapan kegiatan pertambangan :
·      Eksplorasi ® Eksploitasi ® Pengangkutan.

Korelasi Hukum Pertambangan dengan bidang Hukum lain :
·      Dengan Hukum Agraria
*      Terkait status milik tanah, apakah tanah negara, tanah milik, atau tanah adat—hal ini akan menentukan hak apa yang akan diberi, apakah:
(1)   Hak Milik;
(2)   Hak Guna Usaha (HGU);
(3)   Hak Guna Bangunan (HGB);
(4)   Hak Pakai.
*      Batas kepemilikan hak juga berbeda-beda:
(1)   HGB = 35 tahun, dapat diperpanjang maksimal 20 tahun = 55 tahun.
(2)   HGU = 35 tahun, dapat diperpanjang maksimal 25 tahun = 60 tahun.
·      Dengan Hukum Kehutanan
*      Hutan terbagi 4 macam fungsi yakni:
(1)     Hutan Konservasi;
(2)     Hutan Lindung;
(3)     Hutan berdasarkan tujuan khusus; dan
(4)     Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan serapan air.
·      Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup:
*           Pasal 22 ® menggariskan tentang pembuatan AMDAL berisi:
*     Dampak;
*     Evaluasi;
*     Partisipatif (sarana, kritik, tanggapan sekitar tambang);
*     Prakiraan dampak (besar / kecil);
*     Evaluasi umum;
*     Rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.
*           Pasal 28 dan 29
·      Dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing:
*        Pasal 7;
*        Pasal 12; dan
*        Pasal 17.

Kontrak Karya (KK).
KK merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak asing swasta. Modal asing tidak boleh lebih dari 95%.
·      Substansi KK :
*      Kontraktual;
*      Kedua belah mengikatkan diri;
*      Ada subjek dan objek (pertambangan umum); dan
*      Jangka waktu 30 tahun.

KK berasal dari Australia, tetapi KK Australia dan Indonesia berbeda.
·      KK Australia : melibatkan eksekutif dan legislatif.
·      KK Indonesia : hanya melibatkan eksekutif.

Hak subjek perusahaan :
·      Hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksploitasi;
·      Mengembangkan dan menambang dengan baik;
·      Mengolah dan memurnikan, menyimpan dan mengangkut;
·      Memasarkan menjual atau melepaskan semua produksi di dalam maupun di luar negeri; dan
·      Melaksanakan semua operasi yang diperlukan untuk memudahkan operasi pemasaran.

Kewajiban subjek :
·      Menyetor iuran tetap untuk wilayah KK;
·      Menyetor iuran eksploitasi atau produksi royalti;
·      Menyetor pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan;
·      Menyetor pajak penghasilan perorangan;
·      Menyetor pajak PBB;
·      Menyetor pajak PPN;
·      Menyetor pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia.
·      Menyetor kepada negara bea materai atas dokumen.

Distribusi sharing profit KK kepada pemerintah daerah :
·      UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004.
·      Dari iuran tetap, kabupaten = 64%.
·      Dari iuran eksploitasi, kabupaten = 32%, propinsi = 16%.
·      Dari PBB, kabupaten = 64,8%.

Berakhirnya KK
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
KK bisa dibubarkan berdasarkan 8 alasan :
·      Kesepakatan para pihak untuk menghentikan proses pertambangan.
·      Tujuan perjanjian telah tercapai.
·      Terdapat perubahan mendasari yang mempengaruhi perjanjian.
·      Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kontrak.
·      Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
·      Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional.
·      Objek perjanjian hilang.
·      Terdapat hal-hal yang merugikan keuntungan negara.

Yang dapat menjadi saksi adalah :
·      Bupati atau Walikota apabila daerah tambang di kabupaten atau wilayah laut sampai 12 mil laut.
·      Gubernur apabila daerah tambang ada di 2 atau 3 kabupaten.
·      Menteri atau Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral apabila daerah tambang ada di beberapa wilayah propinsi atau di wilayah laut diluar 12 mil laut.

KK di Indonesia sangat merugikan, apabila :
·      Karena kesalahan sistem (Indonesia dengan Australia).
·      Perbandingan Indonesia dengan Arab Saudi :
*      Indonesia : meminjamkan tanah saja tanpa ikut campur tangan di sistem.
*      Arab Saudi : meminjamkan tanah dan mengelola bersama atau ikut campur tangan di sistem. KK di Arab Saudi bernama Musyaroqah.

Bobroknya KK :
·      Perusahaan.
*        Modal asing berkuasa.
*        Penghancuran lingkungan secara sistematik.
*        Kekeringan pajak atau permainan pajak.
·      Pemerintah.
*        Korupsi, kolusi dan nepotisme meraja dari tingkat atas sampai bawah.

Kuasa Pertambangan (KP).
·      Adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Perbedaan KK dan KP.
·      KK : izinnya tidak dibagi.
·      KP : izinnya dibagi berdasarkan proses penambangannya.

KP ada 5 macam (dari aspek usaha), yaitu :
·      KP Penyelidikan Umum, jangka waktu 1 tahun, perpanjangan 1 tahun = 2 tahun.
·      KP Eksplorasi, jangka waktu 3 tahun, diperpanjang 2 x (1 tahun) + 3 tahun = 8 tahun.
·      KP Eksploitasi, jangka waktu 30 tahun, diperpanjang 2 x (10 tahun) = 50 tahun.
·      KP Pengolahan dan Pemurnian, jangka waktu 30 tahun, dapat diperpanjang 10 tahun = 40 tahun.
·      KP Pengangkutan dan Penjualan, jangka waktu 10 tahun, dapat diperpanjang 5 tahun = 15 tahun.

KP ada 3 macam (dari aspek bentuknya), yaitu :
·      SK Penguasaan Penambangan, yang berupa usaha penyelidikan umum dan eksplorasi.
·      SK Izin Penambangan Rakyat, yang berupa usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian dan pengangkutan dan penjualan.
·      SK Izin Pemberian KP, yang berupa usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian dan pengangkutan dan penjualan.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin KP :
·      Bupati atau Walikota, apabila wilayah tambang terletak dalam wilayah kabupaten/kota atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.
·      Gubernur, apabila wilayah tambang terletak antara atau beberapa wilayah kabupaten/kota atau di wilayah laut 4 sampai 12 mil laut.
·      Menteri, apabila wilayah tambang terletak antara atau beberapa propinsi atau di wilayah laut diluar 12 mil laut.

Hak dan kewajiban pemegang KP :
·      Hak dan kewajiban Penyelidikan Umum.
*      Hak : melakukan penyelidikan umum dengan tujuan untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
*      Kewajiban : menyampaikan laporan kepada pejabat terkait secara berkala tiap 3 bulan sekali.
*      Menyampaikan laporan hasil penyelidikan umum kepada pejabat terkait paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya izin.
·      Hak dan kewajiban KP Eksplorasi :
*        Hak : untuk mendapatkan kepastian tentang kadar, sifat dan jenis bahan galian.
*        Mengangkut dan menjual hasil eksplorasi.
*        Kewajiban : membayar iuran tetap dan eksplorasi.
*        Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada pejabat terkait.
*        Menyampaikan seluruh hasil eksplorasi kepada pejabat terkait paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya izin.
Hak dan kewajiban KP Eksploitasi :
*        Hak : melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan tambang.
*        Memiliki bahan tambang yang telah ditambang.
*        Kewajiban : membayar iuran tetap dan eksploitasi.
*        Melaporkan rancangan usaha penggalian serta target produksi kepada pejabat terkait.
*        Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan kepada pejabat terkait.

Hak dan kewajiban KP Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan :
·      Hak : melakukan pengolahan atau pemurnian bahan galian.
·      Kewajiban : menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang dilakukan kepada pejabat yang terkait.

Pembatalan KP :
·      Alasan pembatalan KP Eksplorasi.
·      Jika pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 bulan sesudah diberi izin.
·      Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum ganti rugi atau jaminan.

Alasan pembatalan KP Eksploitasi.
·      Jika pekerjaan persiapan eksploitasi  belum di mulai dalam jangka waktu 6 bulan sesudah di beri izin.
·      Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga,jika pekerjaannya dimulai sebelum ganti rugi atau jaminan.
·      Jika pemegang KP telah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6 bulan.
·      Jika pemegang KP tidak menyetor jaminan reklamasi atau tidak melakukan kegiatan pengelolaandan pemantauan lingkungan.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
·      Klasifikasi Batubara (kalorie)
*        Kualitas tinggi = diatas 5.000 kkol /kg
*        Kualitas rendah = di bawah 5.000 kkol /kg
·      Klasifikasi Batubara (sifatnya)
*        Antrasit
*        Bitumine/Subbitumine
*        Ligrit/Brown coal
*        (Cadangan Batubara Indonesia = 43,6 % (54% adalah batubara antrasit dan bitumine)
·      Unsur substansif PKP2B
*        Kontraktul = ada perpanjian.
*        Subyek hukum = pemerintah dan swasta.
*        Objek hukum = batubara.
*        Jangka waktu = 30 tahun.
Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta lokal atau asing dalam rangka Penanaman Modal Asing.
·      Klasifikasi PKP2B (modal)
(1)      Modal asing (PMA)
(2)      Modal  lokal (PMDN)
a.       BUMN;
b.      Perusahaan lokal swasta; dan
c.       Koperasi / Pertambangan rakyat.

Dasar Hukum
·      UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan atau UU No. 25/2009 tentang PMA.
·      Aturan  lain : kepres No. 75 tahun 1996 tentang ketentuan teknis serta kepmen pertambangan dan energy No. 680 K/29/M:Pe/1997.
·      Abrar saleng : pola kontrak PKP2B merupakan pola campuran (mixed) antara KK dengan Production Sharing (kontrak migas), karena : untuk perpajakan mengikuti pola KK, sedangkan pembagian bagi hasil mengikuti pola production sharing.


Prinsip utama PKP2B :
·         Perusahaan kontraktor swasta berttanggung jawab atas semua pengelolaan pertambangan.
·         Resiko dan biaya ditaggung perusahaan kontraktor swasta.
·         Pihak yang terlibat dalam PKP2B :
a.       Bupati atau Walikota, Gubernur dan Menteri (Pemerintah pusat). Namun substansi surat kontrak dilakukan oleh menteri (pemerintah pusat).
·         Syarat-syarat permohonan izin PKP2B
(1)   Rencana kerja dan anggaran sampai akhir produksi.
(2)   Akta pendiran perusahaan.
(3)   Perjanjian kerja sama (joint venture) kalau model majemuk.

Hak dan kewajiban dalam PKP2B
Kewajiban kotraktor (swasta dan non swasta)
·         Menyerahkan 13,5% keuntungan produksi kepada Negara;
·         Membayar pajak = 10 tahun pertama (35%), 11 tahun  berikut (45%);
·         Iuran PBB;
·         Pajak dan pungutan daerah (dalam rangka OTDA); dan
·         Mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
·         Hak kontraktor (swasta dan non swasta)
*      Hak eksplorasi dan eksploitasi kawasan tambang.
*      Bebas bea masuk dan pungutan impor untuk perlengkapan dan alat tambang.
*      Menggunakan semua peralatan tambang yang telah di beli secara maksimal.

Berakhirnya PKP2B
·         Dikembalikan,bila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan formal.
·         Dibatalkan,bila pemegang izin melanggar kontrak (wanprestasi).
·         Habis waktu,berakhir demi hukum (sah secara hukum).


Migas
·      Minyak bumi (petroleum) = crude oil/minyak mentah.
·      Gas bumi = Natural gas.

·      Hukum positif migas :
*        UU Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas.
*        UU Nomor 15 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
*        UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.
*        UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Migas.

Idealitas pertambangan migas :
·         Guna terwujudnya kesejahteraan rakyat;
·         Migas adalah un-renewable resources dan harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak (pasal 23);
·         Nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi Negara;
·         Kegiatan usaha pertambangan harus mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efesien dan berwawasan lingkungan;
·         Program CSR harus berjalan secara berkelanjutan.

Usaha migas :
Penyelidikan umum,eksplorasi dan eksploitasi berupa :
·      Mencari info tentang kondisi geologi;
·      Memperoleh perkiraan cadangan migas;
·      Membuka lahan persiapan eksplorasi;
·      Pengeboran dan pembuatan hukum;
·      Pembangunan sarana pendukung produksi; dan
·      Pengolahan dan proses pemurnian.

Usaha hulu = kontrak kerja sama (KKS), persyaratan :
·      Kepemilikan SDA tetap ditangan pemerintah
·      Pengendalian manajemen operasi di tangan badan pelaksana (BP Migas / pemerintah)
Modal dan resiko di tanggung Badan Usaha
Badan usaha yang dapat melakukan usaha hulu migas :
·         BUMN
·         BUMD
·         Koperasi
·         Badan usaha swasta/lokal atau asing

Badan Pelaksana (BP Migas)
Tugas utama BP Migas :
·         Pengaturan
·         Pengawasan operasional di lapangan seperti :
(1)      Memberikan pertimbangan kepada menteri dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerjasama;
(2)      Menjadi subjek kontrak migas;
(3)      Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan strategis;
(4)      Memberi persetujuan rencana pengembangan proyek;
(5)      Member persetujuan rencana kerja dari anggaran;
(6)      Melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasil pelaksanaan kontrak kepada menteri; dan
(7)      Menunjuk pembeli minyak bumi yang dapat menguntungkan Negara.

Usaha hilir berupa :
·         Pengolahan / added value;
·         Pengangkutan;
·         Penyimpanan; dan
·         Penjualan.

Usaha hilir dilaksanakan oleh :
·         BUMN;
·         BUMD;
·         Koperasi; dan
·         Badan usaha/lokal atau asing.
·         Usaha hilir diawasi oleh badan pengatur.

Badan Pengatur (BP Migas)
Tugas utama BP Migas :
·      Pengaturan;
·      Pengawasan penyediaan dan distribusi migas seperti :
*        Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian migas dalam negeri.
*        Meningkatkan efesiensi pemanfaatan migas dalam negeri.
*        Mengestimasi cadangan migas dalam negeri.

Kontrak Migas/Production Sharing
·      Subjek Hukum production sharing :
·      Negara/BP Migas
·      Investor lokal/asing
·      “Kerjasama antara BP Migas dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas berdasarkan prinsip bagi hasil.” (pengertian production sharing)

Historis PS (produksi sharing)
·      Indische Mijn Wet (IMW) 1899 = sistem konsesi beberapa perusahaan asing yang terlibat :
*        BPM
*        Stanvac
*        Caltex
·      UU No. 44 tahun 1960 = memakai sistem KK
Beberapa perusahaan asing yang terlibat :
*          Pan American Oil Company (PANAM)
*          Stanvac
*          Shell
·      UU No. 8 tahun 1971 = mulai memakai sistem PS
·      UU No. 22 tahun 2001 = masih memakai sistem PS

Evolusi PS di Indonesia
·      PS Generasi ke-1 (1964-1977)
*        Manajemen operasi di tangan pertamina.
*        Seluruh biaya operasi di tanggung 40% oleh kontraktor.
*        Profit 60% dibagi pertamina = 65 %,kontraktor = 35%.
*        Semua peralatan dan fasilitas di tanggung pertamina.
*        Pajak pendapatan di bayarkan kepada pertamina dan didistribusikan langsung ke pemerintah.
·      PS Generasi ke-2 (1978-1987)
*        Pajak pendapatan di bayar kontraktor langsung ke pemerintah (tanpa lewat pertamina) sebesar 56%.
*        Biaya operasi di tannggung bersama.
*        Pembagian hasil minyak,pertamina = 65,91 % , kontraktor = 34,09 %.
*        Gas bumi, Pertamina = 31,80%, kontraktor 68,20%.

Urgensi Penerapan CSR dan Tanggung Jawab Perusahaan dalam Menerapkan CSR
·      Definisi :
·      Definisi CSR sangat beragam :
·      World Business Council for Suistanable Development and International Finance Corporation : Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat lokal dan masyarakat luas pada umumnya.
·      Canadian Government : Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.
·      CSR Asia, European Commision, and Intitute of Chartered Accountants, England and Wales : Komite perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.
·      Edi Suharto, PhD : CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

·      CSR identik dengan CSP (Corporate Social Policy), yakni strategi dan roadmap perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomi korporasi dengan tanggung jawab legal, etis dan sosial.
·      CSR dan CSP merupakan suatu komitmen perusahaan untuk melakukan pemberdayaan yang telah menjadi bagian dari policy perusahaan dan dilakukan secara profesional dan melembaga. (Edi Suharto, 2008).
·      Elkington + Edi Suharto
*        4P: Profit, People, Planet and Procedure.
*        Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur/tata cara (procedure) yang tepat dan profesional.

Inisiatif Internasional untuk implementasi CSR
·      Dilatarbelakangi semakin besarnya kekuasaan korporasi dan malpraktek yang mereka lakukan;
·      Timbul reaksi berupa CAM (Corporate Accountability Movement) yang salah satu elemennya adalah CSR;
·      Implementasi CSR dilakukan korporasi dengan pendekatan sukarela (melalui Code of Conduct) atau dengan pendekatan wajib (melalui perjanjian multilateral atau Internationa Trade Agreement);
·      Pendekatan wajib masih sulit dijalankan sehingga tergantung pada modal perusahaan.

Beberapa Standard Audit Sosial CSR :
·      The OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Hak Asasi Manusia);
·      ILO Conventions on Core Labor Standards and Triparties for Multinational Enterprises (ketenagakerjaan);
·      Kyoto Protocol (lingkungan);
·      The UN Guidelines for Consumer Protection (hak-hak konsumen);
·      OECD Principles of Corporate Governance (korupsi);
·      ISO 26.000 Guidance on Social Responsibility.

Dasar Hukum Implementasi CSR di Indonesia.
Indonesia menggunakan pendekatan wajib implementasi CSR :
·      UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 50 ayat 5;
·      UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
·      PP No. 51/1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
·      Kepmen MNLH No. 14/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan;
·      UU. No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas pasal 74;
·      UU No. 19/2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4/2007; dan
·      UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam :
·      UU No. 40/2007 menentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Apabila tidak melaksanakan, perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
·      Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahuna perseroan.
·      UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal pasal 15b, menyatakan :
Setiap investor berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaaan. Pertanggung jawaban sosial adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

Urgensi penerapan CSR di Indonesia
Apakah CSR mendesak dilakukan, karena :
·      Terikat dengan multilateral agreement dan konsekuensi sanksinya atau retalisasi?
·      Dilakukan karena undang-undang mengamanatkan (mewajibkan) dan ada sanksinya?
·      Hanya berlaku untuk perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam saja?
·      European Commision menegaskan bahwa CSR sangat relevan dengan semua jenis perusahaan di semua sektor ekonomi.

Masalah ekonomi dan sosial yang urgen :
·      Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial seperti cita-cita kemerdekaan belum tercapai sepenuhnya setelah 60 dekade Indonesia merdeka;
·      Jumlah penduduk miskin 40-60 juta jiwa*;
·      Jumlah pengangguran tahun 2007 sekitar 10 juta jiwa;
·      Jutaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Sosial, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Komunitas Adat Terpencil (KAT), anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak jalanan, buruh anak, anak yang dilacurkan, jompo terlantar, dll) membuat CSR menjadi URGEN.
*) menggunakan proverty level Bank Dunia 2 USD perkapita perhari.

Survey membuktikan manfaat CSR bagi perusahaan
·      60% responden  menyatakan bahwa etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, merupakan unsur utama mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan.
·      Hanya 30% respoden menilai perusahaan dari fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan, ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen.
·      40% responden menyatakan akan menghukum perusahaan yang tidak melakukan CSR.
·      50% responden bertekad bertekad tidak akan membeli produk perusahaan yang mengabaikan CSR.
·      (The Millenium Pool on CSR pada tahun 1999, dimuat dalam Bisnis dan CSR, 2007: 88-90).

Manfaat CSR bagi Perusahaan
·      Brand Differentiation
*        Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik dan etis dimata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty.
*        Contoh: the Body Shop dan BP (dengan bendea “Beyond Petroleum” nya) sering dianggap sebagai memiliki image untuk terkait isu lingkungan.
·      Improve Human Resouces
*        Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasin. Saat interview pekerjaan, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR meningkatkan persepsi dan dedikasi dalam bekerja.
*        Contoh: Cheuron Indonesia, Total E dan P Indonesia.
·      License to Operate
*        Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi ‘ijin’ atau ‘restu’ bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
·      Risk Management
*        Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi dan citra perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan kerja karyawan atau kerusakan lingkungan.
*        Membangun budaya ”doing the right thing” dan “do no harm”  berguna bagi perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.
·      Increase Corporate Value
*        Dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah meningkatnya tanggung jawab sosial dan perusahaan berimplikasi pada naiknya nilai ekonomi perusahaan.
*        Environmentally friendy-supply chain meningktakan efisiensi dan mengurangi biaya sehingga meningkatkan shareholder value.

Dimensi CSR
Menurut European Commision (Green Paper on Industrial Relations and Industrial Change, Juli 2001) :
·      Dimensi Internal
*      Perusahaan bertanggung jawab menaati undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hak-hak pekerjanya, seperti training, K3, upah yang layak, jaminan sosial, dialog sosial pekerja-manajemen, meningkatkan produktifitas karyawannya merupakan dimensi CSR yang berstrategi internal.
*      Perusahaan bertanggung jawab menggunakan sumber daya alam dalam proses produksi secara efisien dan ramah lingkungan.
·      Dimensi Eksternal
*      Mencakup hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah, mitra bisnis, pemasok dan konsumen, hak-hak asasi manusia dan lingkungan global.
*      Penerapan ComDev, pengembangan program sosial, pemberdayaan pemerintah daerah dan advokasi sosial merupakan strategi CSR yang berdimensi eksternal (Suharto, 2007b).

Contoh program CSR yang berdimensi Eksternal dan Internal :
·      Kesejahteraan karyawan dan hubungan industrial;
·      Pengembangan komunitas;
·      Pengembangan lembaga keuangan mikro dan usaha makro;
·      Pemberdayaan perempuan;
·      Kesehatan;
·      Pendidikan dasar;
·      Pedidikan keterampilan;
·      Pemberdayaan usaha lokal;
·      Pemindahan dan penempatan kembali penduduk;
·      Pencegahan in-imigrasi dan dampak negatifnya;
·      Memperkuat masyarakat sipil;
·      Sistem keamanan berbasis komunitas;
·      Pemerintahan dan masyarakat sipil;
·      Tata kelola pemerintahan dan manajemen pendapatan pemerintah.

Tahap implementasi CSR :
·      Membuat deskripsi proyek atau aktivitas perusahaan.
·      Penentuan legal framework yang relevan.
·      Deskripsi letak proyek atau aktivitas perusahaan.
·      Konsultasi dengan stakeholder.
·      Deskripsi komponen program.
·      Penentuan pelaksana CSR.
·      Penentuan anggaran CSR.
·      Monitoring dan evaluasi.
·      CSR disclosure (sejauh mana stakeholder dan shareholder dapat mengakses informasi CSR).

Deskripsi aktivitas perusahaan :
·      Deskripsi aktivitas atau proyek utama perusahaan.
·      Deskripsi tahap perkembangan proyek atau perusahaan (tahap pembangunan, tahap operasi, tahap penutupan), kebutuhan perusahaan atas Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan pasokan barang atau jasa.
·      Dampak dari aktivitas proyek atau perusahaan baik berupa manfaat positif atau dampak negatif langsung dan tidak langsung (maupun potensinya).

Legal Framework
Menetapkan Legal Framework yang relevan dengan program CSR atau dapat diaplikasikan dalam aktivitas proyek atau perusahaan :
Regulasi nasional, daerah, dan lokal.
·      Regulasi nasional, daerah, dan lokal.
Contoh : UUDN RI 1945, UU Otonomi Daerah, UU Otonomi Khusus, Hukum Adat.
·      Regulasi Khusus
Contoh : mengenai Sumber Daya Alam, Unit Kegiatan Masyarakat (UKM), masyarkat adat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

Deskripsi letak aktivitas proyek atau perusahaan.
·      Konteks politik, ekonomi, sosial, lingkungan.
·      Deskripsi lokasi proyek atau perusahaan secara administratif (kawasan propinsi, kabupaten, dan seterusnya).
·      Kondisi lingkungan.
·      Profil ekonomi dan sosial (akses dan transportas, infrastruktur, demograsi, agama, kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi).
·      Struktur masyarakat (suku, adat, tradisi, hak-hak ulayat, responsi terhadap perubahan, dan lain-lain).

Konsultasi dengan stakeholder
·      Konsultasi pra-program atau proyek dengan masyarakat sebagai salah satu wujud dari partisipasi masyarakat.
·      Identifikasi concern masyarakat terhadap program atau proyek. Contoh : lapangan kerja, manfaat bagi desa, pendidikan, pelayanan kesehatan, peluang usaha, dampak pada mata pencaharian tradisional, dan lain-lain).
·      Meningkatkan partisipasi melalui capacity building sehingga nantinya masyarakat dapat mengelola sendiri program.
·      Penyediaan prosedur penyelesaian keluh kesah.

Deskripsi komponen program (Program Digest)
Setiap program CSR diperinci ke dalam :
·      Konten program.
·      Objectives (Goal and Compact).
·      Outcomes (Output).
·      Aktivitas yang dilakukan untuk mencapai outcomes).
·      Indikator (Indikator proses, hasil, dan kinerja).
·      Pelaksana.
·      Waktu pelaksanaan dan anggaran.
Pelaksana program CSR.
·      Sumber Daya Manusia (Tim CSR).
·      Peran dan tanggungjawabnya : megelola program dan policy, mengembangkan program, melaksanakan, menjalin hubungan dengan pemerintah dan masyarakat, monitoring dan evaluasi, mengkomunikasikan program.
·      Fasilitas pendukung program : base camp, fasilitas transportasi dan komunikasi, dan lain-lain.
·      Mitra dalam mengimplementasikan program : pemerintah, LSM, masyarakat.

Anggaran program CSR.
·      Total anggaran keseluruhan program.
·      Anggran sub-program.
·      Pendanaan (dibiayai penuh oleh perusahaan, atau sebagaian didanai oleh pemerintah, LSM atau masyarakat).
·      Keberlanjutan : dari mana dana akan diperoleh untuk membiayai program setelah CSR selesai.

Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
Suatu program CSR perlu dimonitor untuk :
·      Untuk mengidentifikasi isu dan perubahan yang diperukan saat implementasi.
·      Untuk mengevaluasi apakah program mencapai hasil atau tujuan sesuai yang diharapkan.

Kerangka Monitoring dan Evaluasi (MONEV).
·      Menetukan indikator program untuk monitoring dan evaluasi (indikator input, indikator proses, indikator output).
·      Menentukan unit monitoring dan evaluasi.
·      Menentukan sistem monitoring dan evaluasi.
·      Monitoring dan evaluasi internal dan eksternal.

CSR Disclosure (Accountability).
·      Sejauh mana upaya perusahaan menyediakan informasi mengenai implementasi CSR mereka untuk stakeholder dan shareholder.

CSR Asia’s Business Barometer 2008.
·      Company (codes and policy).
·      CSR strategy and communication.
·      Marketplace and supply chain.
·      Workplace and people.
·      The environment.
·      Community Investmen.

Bias-bias CSR
·      CSR Kamuflase
Perusahaan melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, melainkan hanya sekadar menutupi praktik bisnis yang memunculkan “ethnical question”. Mc. Donald’s Coorporation di Amerika Serikat dan pabrik sepatu Nike di Asia dan Afrika pernah tersandung kasus yang berkaitan dengan “unnecessary cruelty to animals”, “third nations are exploite in producing these goods” dan memperkerjakan anak dibawah umur.
·      CSR Generik
Program CSR terlalu umum dan kurang fokuskarena dikembangkan nerdasarkan template atau “copy-paste” prograng yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang implusif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan cenderung melakukan (kadang dengan sedikit modifikasi) terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungkan perusahaan.
·      CSR Directive
Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara top down dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan (shareholders) semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang benar.
·      CSR Lip Service
CSR tiak menjadi bagian dari startegi dan kebijakan perusahaan. Biasanya program CSR tidak didahului oleh needs assessment dan hanya diberikan berdasarkan belas kasihan (karitatif). Laporan tahunan CSR yang dibuat Enron dan British America Tobacca BAT, pernah menjadi sasaran kritik hanya sebagai lip service belaka.
·      CSR Kiss and Run
·      Program CSR bersifat ad-hoc dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi “ciuman” berupa barang, pelayanan atau pelatihan, lantas ditinggalkan begitu saja. Program yang dikembangkan umumnya bersifat myopic, berjangka pendek dan tidak memperhatikan makna pemberdayaan dan investasi sosial. CSR sekedar “menanam jagung”, bulan “menanam jati”.

Apa motivasi CSR perusahaan anda :
·      Jika coorporate giving bermotif amat atau charity.
·      Jika coorporate philanthropy bermotif kemanusiaan.
·      Jika coorporate community relations bernafaskan tebar pesona.
·      Jika comunity development lebih bernuansa pemberdayaan.
·      (Briliant & Rice, 1988 : Burke, 1988 ; Suharto 2007).


Hak Masyarakat Adat.
·      Perbedaan antara Kearifan Lokal (Hukum Adat) dengan Hukum Barat.
·      Kearifan lokal
*      Keberlanjutan ® memperhatikan keberlanjutan SDA disamping produksi.
*      Kolektifitas ® berorientasi pada keharmonisan antar individu, gotong royong dan lain-lain).
*      Naturalis ® hidup dan tetap menjaga alam.
*      Proses ® memperhatikan cara, di mana menganggap proses lbih penting dari hasil.
*      Domestifikasi ® mendistribusikan hasil sumber daya alamnya di dalam lingkungan mereka sendiri atau kota-kota terdekat).
·      Modernitas Barat
*      Produktivitas ® hanya memperhatikan banyaknya produksi saja.
*      Individual ® lebih mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan orang lain).
*      Eksploitatif ® berlebihan dalam memanfaatkan alam.
*      Hasil ® ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat.
*      Free market ® mendistribusikan hasil sumber daya alamnya sampai ke luar negeri.

Bagaimana agar pembangunan baik untuk mayoritas dan minoritas ?
·      Dulu            : Pembangunan berbasis “mayoritas”.
·      Sekarang     : Pembangunan berbasis “hak asasi manusia”.

Pembangunan itu ada 3 aspek penting :
·      Kebebasan (freedom).
·      Pemberdayaan.
·      Kesempatan (oportunitis).
Apabila pembangunan negara ingin maju, maka ada 3 hal ini harus diberikan oleh negara kepada masyarakat.

1 comments:

uii profile mengatakan...

saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia
Artikel yang menarik, bisa buat referensi ini ..
terimakasih ya infonya :)

Poskan Komentar

 

Zaleeya's Papers Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review